Kejari menduga, terjadi banyak masalah atas pembangunan yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pagaralam Ariestanto Subarjo mengatakan, dilakukannya pembukaan kembali berbagai kasus dugaan kecurangan di Kota Pagaralam ini demi melihat adanya kepastian hukum. Sebab, jika terdapat data baru atau novum, berkasberkas yang lama dapat kembali dibuka dan dilakukan penyidikan hingga ditemukan dugaan kecurangan, berapa banyak kerugian Negara, bagaimana modus kecurangannya hingga siapa yang akan dijadikantersangka.

Untukitu,pihaknya akan terus mengusut tuntas kecurangan yang ada di Kota Pagaralam. “Ini kita lakukan sebagai bentuk keseriusan kita untuk menuntaskan berbagai masalah di Kota Pagaralam. Apalagi, kita ingin kembali menaikkan citra penegak hukum di Kota Pagaralam ini.Jadi, jika masih ada kesempatan untuk melakukan penuntasan,akan kita lakukan hingga ditemukan titik jelasnya,”ujar Ariestanto di Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam kemarin.

Untuk mendukung upaya tersebut, pihaknya telah menginstruksikan langsung setiap divisi sesuai dengan tupoksi masing-masing guna menuntaskan berbagai kasus tersebut. “Mulai dari sekarang,setiap divisi baik intelijen, pidsus, pidum dan lainnya harus bekerja maksimal. Dengan begitu, setiap penyidikan dapat ditemukan titik permasalahannya. Kemudian, jika terdapat jaksa yangnakal,kitatidakakantanggung- tanggung memberikan sanksi mulai dari rendah hingga pemecatan,”tegas dia.

Pihaknya akan menerima setiap laporan yang masuk, seperti pembangunan Lapangan Terbang Atung Bungsu.Sebab, pembangunan ini telah menelan banyak dana.Apalagi, berdasarkan laporan Pemkot Pagaralam utang Rp82 miliar yang saat ini belum juga dibayarkan. “Kita akan bertindak sebagai media guna menyelesaikan masalah ini. Selain itu,kita akan memantau jika terdapat kecurangan.

Untuk itu, kita akan terjunkan intelijen guna memantau kondisi pembangunan lapangan terbang,”pungkasnya. Sementara itu, tokoh pemuda Kota Pagaralam Misnan Hartono meminta agar Kejari Pagaralam serius melakukan penanganan berbagai kasus yang ada. “Kami minta aparat penegak hukum serius menangani masalah ini. Yang terpenting semua pihak harus transparan. Apalagi, kasus yang ada di Kota Pagaralam ini sangat banyak dan perlu dituntaskan,” katanya. Demikian catatan online Kepengurusan Sertifikat Postel yang berjudul Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam.

Petani kini menghabiskan lebih banyak pupuk untuk menghasilkan jumlah panen yang stabil. Jika lima tahun lalu mereka hanya butuh 0,75 kg per hektar kini 1 kuintal pun tak cukup. Hasil panen tidak sebaik dulu. “Kalau dulu dipupuk sedikit hasilnya sudah maksimal, yakni 5 ton per hektar, sekarang dipupuk banyak (satu kuintal lebih) kadang hanya dapat 5 ton kurang,” kata Nasrudin petani dari Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Selasa (31/5/2011).

Persoalan penurunan kesuburan tanah ini sebelumnya telah diungkapkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Banyuwangi. Wakil Ketua HKTI Banyuwangi Abdul Kohar mengungkapkan, penelitian tentang kesuburan tanah sudah dilakukan oleh peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Hasilnya memang ada jumlah penurunan konsentrasi hara. Idealnya tanah pertanian mempunyai kandungan hara 5 persen tapi tanah pertanian di Banyuwangi kini hanya punya 2 persen. Penurunan kesuburan tanah ini meluas di hampir seluruh tanah pertanian.

Menurut Abdul Kodir, pola bercocok tanam yang salah dan orientasi pada keuntungan yang tinggi menyebabkan tanah cepat kehabisan hara. Selama ini petani menjejali tanah dengan pupuk kimia. Tanah pun terus menerus ditanami padi. Adapun jerami sisa tanam padi yang seharusnya bisa menjadi pupuk alami justru dibersihkan dan dibakar di lahan.

Hal itu terjadi bertahun-tahun. Akibatnya, kini lahan pertanian di Banyuwangi tidak lagi menghasilkan jumlah hasil panen yang maksimal. Jika sebelumnya bisa 5-6 ton per hektar, kini hanya 4-5 ton.

Untuk mengembalikan kesuburan tanah, sejumlah petani telah mencoba kembali menggunakan pupuk organik. Hadi, salah satu petani di Genteng yang juga sekretaris HKTI mengatakan, pihaknya memang menganjurkan para petani yang tergabung dalam organisasinya untuk kembali menggunakan berbagai macam bahan organik, termasuk humus dan kotoran hewan. Selain mudah didapatkan, pupuk organik juga terjangkau harganya dibandingkan pupuk kimia.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pun berencana membuat demplot pertanian organik untuk menguji pupuk organik yang kini marak ditawarkan pabrik ke petani. “Kami tak mau merekomendasikan pupuk organik pabrikan karena khawatir hasilnya mengecewakan. Silakan petani melihat sendiri hasilnya dari demplot. Pupuk yang kami rekomendasikan saat ini hanyalah pupuk organik yang benar-benar buatan sendiri seperti kotoran sapi,” tuturnya. Dan support untuk Kontes SEO.